Surat Menteri Dalam Negeri tentang Penguatan Keamanan Siber di Pemerintah Daerah

Pada tanggal 4 Agustus 2026, Kementerian Dalam Negeri mengirim surat dari Menteri kepada gubernur dan walikota pemerintah daerah, meminta penguatan keamanan siber. Surat tersebut menekankan perlunya merespons kemajuan kecerdasan buatan dan risiko rantai pasokan, serta meminta para pemimpin daerah untuk mengambil peran aktif dalam perlindungan ini. Pemerintah daerah mengelola informasi dan layanan yang memengaruhi kehidupan warga asing di Jepang. Saat ini tidak ada prosedur khusus yang harus dijalani warga asing, namun disarankan untuk memperhatikan pengumuman dari pemerintah daerah. Informasi resmi tersedia di situs web Kementerian Dalam Negeri.